Jakarta, KBN.com - Di tengah tekanan ekonomi global dan perang dagang negara-negara maju yang masih berlangsung, efisiensi anggaran negara menjadi sebuah keharusan. Menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Negara, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia (PP JMI), Hadi Roesmanto, menyatakan dukungan penuh dan mendorong pembenahan sektor yang selama ini kerap terabaikan: lembaga pemasyarakatan.
“Ini bukan hanya soal menghemat anggaran, tapi bagaimana negara bisa lebih cerdas dalam mengelola pengeluaran tanpa mengorbankan hak dan martabat manusia,” ujar Hadi, Jum'at (18 April 2025)
Menurutnya, lembaga pemasyarakatan (lapas) selama ini menjadi salah satu sektor yang diam-diam menguras anggaran negara. Over kapasitas, minim pemberdayaan, dan pendekatan hukuman yang terlalu menitikberatkan pada pemenjaraan membuat sistem ini kian membebani.
“Bayangkan, pemerintah harus menggelontorkan triliunan rupiah hanya untuk kebutuhan dasar warga binaan, dari makan hingga fasilitas. Jika ini tak segera dievaluasi, lapas bukan lagi tempat pembinaan, tapi justru jadi beban,” tegasnya.
Hadi menegaskan, sudah saatnya lapas diubah dari sekadar tempat hukuman menjadi ruang produktif dan berdaya. Ia mengutip Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah membentuk pribadi yang sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab.
“Jangan ada diskriminasi antar warga binaan. Semua punya hak yang sama untuk dibina, tanpa melihat apakah mereka pelaku kejahatan ringan atau berat. Jangan sampai ada lapas dengan fasilitas mewah, sementara lainnya justru tak layak huni,” katanya.
Solusinya? Pemberdayaan. Bagi Hadi, lapas harus menjadi pusat pelatihan keterampilan yang menghasilkan nilai ekonomi. Ia mengusulkan agar warga binaan dilatih bertani, mengolah lahan, hingga membuat produk kerajinan bernilai jual. Selain membekali mereka keterampilan hidup, ini juga bisa membantu negara mengurangi beban anggaran.
“Warga binaan bukan beban. Jika dikelola dengan benar, mereka bisa menjadi aset. Kita bisa melibatkan mereka dalam program ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan banyak sektor lain yang sedang digarap pemerintah,” jelasnya.
Hadi menutup pernyataannya dengan ajakan: mari ubah cara pandang kita terhadap lapas. Bukan sebagai beban, tapi sebagai peluang. “Dengan kreativitas dan kemauan politik yang kuat, lembaga pemasyarakatan bisa mandiri, berdaya, dan bahkan menyumbang untuk negara,” tutupnya.
(Red*)
Posting Komentar