CILEGON, KBN.Com – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh mahasiswa Cilegon pada 24 Februari 2025, memunculkan seruan tegas kepada pemerintah daerah untuk menandatangani Pakta Integritas.
Aksi tersebut bukan hanya sebagai simbol protes, tetapi juga sebagai tuntutan nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah mendalam yang menghambat kemajuan Kota Cilegon.
Hari ini Selasa (4 Maret 2025), sebuah pertemuan antara Forum Mahasiswa Cilegon dan pemerintah daerah digelar sebagai tindak lanjut dari pernyataan tersebut, dengan harapan ada komitmen yang lebih konkret dari pihak pemerintah.
Pertemuan diawali dengan penyampaian visi dan harapan dari masing-masing organisasi mahasiswa yang terlibat, sebelum memasuki pembahasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah strategis yang harus diambil pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah-masalah mendasar yang selama ini terabaikan.
Ketua DPC GMNI Cilegon, Ihwan Muslim, menyuarakan urgensi penanganan masalah pengangguran dan pencemaran lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.
"Masalah-masalah di Cilegon, seperti pengangguran dan pencemaran lingkungan, harus segera diatasi dengan solusi yang jelas dan terukur. Pengangguran bisa ditekan dengan membuka lapangan pekerjaan, sementara pencemaran harus mendapat perhatian serius, terutama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL oleh industri. Pemerintah daerah harus tegas dan memastikan pengawasan ini tidak hanya formalitas," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Gema Al-Khairiyah, Supardi, menyoroti sektor pendidikan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang layak.
"Pendidikan adalah kunci masa depan, dan mahasiswa harus dilibatkan lebih dalam dalam proses pembangunan. Pemerintah Kota Cilegon juga harus segera membayar honor triwulan keempat 2024 untuk para guru. Jangan hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga harus membuka ruang bagi lulusan untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat," ujarnya dengan penuh penekanan.
Lebih jauh, Ketua Umum PP IMC, Ahmad Maki, mengkritik kinerja pemerintah daerah dalam menangani beberapa proyek strategis yang belum tuntas.
Salah satunya adalah perbaikan Jalan Lingkar Selatan yang tertunda, fasilitas perpustakaan daerah yang kurang optimal, serta lambannya penyelesaian terhadap 7 program strategis dan 17 program unggulan yang telah diajukan sebelumnya.
"Pemerintah daerah harus lebih cepat dalam merespons dan menyelesaikan masalah-masalah ini. Terlalu banyak program yang hanya menjadi janji tanpa realisasi yang jelas," kritiknya.
Mendengar semua aspirasi dan kritik yang disampaikan, pemerintah Kota Cilegon akhirnya sepakat menandatangani Pakta Integritas sebagai bukti komitmen untuk segera merealisasikan tuntutan yang telah disepakati bersama.
Penandatanganan ini diharapkan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi langkah awal bagi tindakan nyata yang dapat membawa perubahan signifikan bagi masyarakat dan kemajuan Kota Cilegon.
Forum Mahasiswa Cilegon pun menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan komitmen yang telah tertuang dalam Pakta Integritas tersebut, memastikan agar seluruh janji yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi benar-benar terwujud tanpa kompromi.
(Red*)
Posting Komentar