CILEGON, KBN.Com – Dewan Lingkungan Hidup Banten (DLHB) Menyikapi Kebijakan Efisiensi PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU)
Presiden Dewan Lingkungan Hidup Banten (DLHB), M. Ibrohim Aswadi, memberikan peringatan keras kepada manajemen PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) terkait kebijakan terbaru mereka mengenai optimalisasi dan efisiensi tenaga kerja. Kebijakan tersebut berisiko menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, yang dapat berdampak serius pada kondisi sosial dan ekonomi Kota Cilegon, yang saat ini tengah menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi.
"Jangan sampai ada proses PHK. Industri yang ada jangan menambah beban pengangguran di Cilegon, yang sudah banyak menghadapi tantangan ekonomi. Kami harap manajemen PT. PDSU bisa mempertimbangkan hal ini dengan bijaksana demi kesejahteraan masyarakat," ujar Ibrohim Aswadi yang akrab disapa Mang Boby.
DLHB menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tenaga kerja ini perlu dievaluasi secara mendalam dan, jika diperlukan, dapat dibatalkan. Sebagai bentuk solidaritas, DLHB siap membantu para pekerja jika PHK massal benar-benar terjadi dan menegaskan siap untuk mengambil langkah lebih jauh, termasuk mendesak perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosialnya.
Selain itu, DLHB mendesak Pemerintah Kota Cilegon, khususnya Dinas Tenaga Kerja, untuk segera turun tangan agar masalah ini tidak berkembang lebih jauh.
Pada Jumat, 14 Maret 2025, puluhan karyawan PT. PDSU yang bekerja di Kecamatan Ciwandan menggelar aksi damai di depan Kantor Walikota Cilegon. Mereka mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk membantu mencegah ancaman PHK yang dapat memengaruhi sekitar 30 pekerja di pabrik gula tersebut. Meski aksi ini berlangsung damai, kekhawatiran jelas terlihat di wajah para pekerja yang tengah berjuang mempertahankan pekerjaan mereka.
Ketua Pengurus Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SPKEP) Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT. PDSU, Johan Wahyudi, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk bertemu langsung dengan Walikota Cilegon, Robinsar. Mereka berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk mencegah PHK massal yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran di kota tersebut.
"Kami datang ke sini berharap agar tidak ada PHK di Kota Cilegon, supaya program Pak Wali untuk mengentaskan pengangguran dapat tercapai. Jika PHK ini terjadi, justru pengangguran akan bertambah," ujar Johan.
Isu PHK pertama kali muncul pada pertengahan Januari 2025, ketika manajemen perusahaan mengumumkan kebijakan efisiensi dan optimalisasi tenaga kerja yang ternyata berpotensi mengurangi jumlah pekerja secara signifikan. Menurut Johan, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan karyawan yang merasa terancam akan kehilangan pekerjaan mereka.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Kantor Walikota Cilegon masih kondusif. Beberapa perwakilan serikat pekerja telah diterima untuk mengupayakan audiensi dengan Walikota Cilegon, Robinsar.
"Kami berharap Walikota mau turun tangan untuk membantu mencegah PHK ini," tambah Johan dengan penuh harap.
Aksi ini mencerminkan keresahan para pekerja yang sangat bergantung pada kelangsungan pekerjaan mereka di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat di Kota Cilegon. Diharapkan, pemerintah daerah dapat segera bertindak untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas akibat keputusan perusahaan yang berpotensi merugikan banyak pihak.
(Red*)
إرسال تعليق