Jalan Akses Ketileng Tertunda, Masyarakat Tunggu Janji Pemimpin Baru Cilegon


CILEGON, KBN.Com -
Pembebasan lahan untuk akses jalan menuju Kantor Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, menjadi salah satu harapan besar masyarakat di tengah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon yang baru. 


Sebab, jalan yang digunakan saat ini masih merupakan tanah milik pribadi, yang sebagian besar dimiliki oleh warga Cikerut dan Ketileng, dengan rincian delapan warga dari Cikerut dan 24 warga dari Ketileng.


Lurah Ketileng, Hilman Setiaji, mengungkapkan bahwa masyarakat sangat berharap agar proses pembebasan lahan ini segera terlaksana. 


Ia menyebutkan bahwa permohonan terkait hal ini sudah diajukan dalam Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, yang mencakup permintaan perbaikan, pelebaran, dan pembebasan lahan untuk akses jalan menuju kantor Kelurahan Ketileng.


"Jika jalan menuju kantor Kelurahan Ketileng ini diperbaiki, saya yakin fasilitas apa pun yang ada di sini akan lebih berkembang," ujar Hilman Setiaji saat ditemui di kantornya, Selasa, 4 Maret 2025.


Hilman menambahkan bahwa meskipun fasilitas seperti ruang terbuka hijau sudah tersedia, keberadaan akses jalan yang buruk bisa meredupkan manfaat dari fasilitas tersebut.


"Ruang terbuka hijau yang ada akan terasa kurang maksimal jika jalan aksesnya masih buruk. Ini menyangkut kenyamanan dan martabat masyarakat, yang seharusnya mendapatkan fasilitas yang layak," tambahnya.


Di bawah kepemimpinan Walikota Robinsar dan Wakil Walikota Fajar Hadi Prabowo, Hilman berharap proses pembebasan lahan ini dapat menjadi prioritas. Ia juga mengungkapkan bahwa permohonan serupa sudah diajukan sejak pemerintahan sebelumnya, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang memadai.


"Kami sudah bersurat tiga kali pada pemerintahan yang lalu, meminta agar pembebasan lahan ini menjadi prioritas, namun selalu terkendala," jelas Hilman. 


Dengan harapan besar kepada pemimpin baru, masyarakat Kelurahan Ketileng menantikan keputusan yang dapat memperbaiki akses jalan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.


Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Cilegon, Dendi, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, menyampaikan bahwa harga appraisal tanah sudah siap. "Saat ini, kami sedang mendata nilai bangunan dan bongkaran."


Dendi juga menambahkan bahwa anggaran untuk pengadaan tanah masih tersedia, dan berdasarkan perkiraan, proses ini kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2026 atau 2027.


(Red*)

Post a Comment

أحدث أقدم