SERANG, KBN.Com – Ketegangan internal di tubuh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rukun Desa Bojonegara kini semakin memanas.
Kabar mengenai terbentuknya pengurus baru yang tidak sah semakin memperburuk situasi, sementara kepengurusan yang lama tetap berpegang pada legitimasi mereka.
Isu dualisme ini tak hanya mengancam kekompakan, namun juga memicu pertanyaan serius mengenai pihak-pihak yang mencoba memanipulasi struktur organisasi demi kepentingan tertentu.
Seperti yang disampaikan salah satu pengurus HNSI Rukun Desa Bojonegara, Syarifudin, pada Minggu (9/3/2025) malam, isu pelantikan pengurus baru itu mencurigakan dan penuh kejanggalan.
"Kami, sebagai pengurus yang sah, tidak diberi informasi apapun mengenai pelantikan pengurus baru. Ini jelas bukan murni perubahan internal, ini adalah sabotase yang didalangi oleh pihak luar yang berusaha mengadu domba masyarakat nelayan di sini," tegasnya.
Syarifudin, yang juga menjabat sebagai Ketua RW 07 Kampung Pangsoran, tidak ragu menyebut bahwa langkah ini adalah upaya yang sengaja diciptakan untuk menciptakan perpecahan.
Kritikan tajam juga datang dari Khatib, Ketua Pemuda Kampung Pangsoran, yang mempertanyakan legalitas pengurus baru tersebut.
"SK pengurus baru itu tidak sah. Tidak sesuai dengan aturan organisasi dan prosedur yang ada. Bagaimana bisa ada pengurus baru jika yang lama masih aktif dan sah? Kami tidak menerima pemberitahuan apapun tentang pelantikan itu," ujar Khatib dengan nada penuh kecurigaan.
Menurut Khatib, proses pelantikan yang tidak transparan dan tanpa melibatkan seluruh pengurus adalah langkah yang mencurigakan.
"Mengapa SK pengurus baru itu tidak ditandatangani oleh Ketua Ranting HNSI Kecamatan Bojonegara? Itu pertanyaan besar," tambahnya dengan nada serius.
Lebih jauh lagi, tokoh masyarakat Kampung Pangsoran, Dasuki, turut menegaskan pentingnya menjaga keteguhan pendirian.
"Kami hanya mengakui Pak Samlawi sebagai ketua yang sah. Isu pengurus baru ini jelas tidak relevan, dan masyarakat nelayan tidak akan terpengaruh oleh berita tak jelas itu," ungkapnya dengan penuh keyakinan.
Munculnya pengurus baru ini, menurut Ketua Ranting HNSI Kecamatan Puloampel, Salimudin, sangat mencurigakan.
"Saya sendiri tidak diberi tahu mengenai terbitnya SK pengurus baru di ranting kami. Ini menunjukkan adanya permainan politik dari oknum-oknum tertentu yang mencoba mengkondisikan situasi untuk kepentingan mereka di Banten Utara," jelas Salimudin dengan nada tegas.
Ia pun menambahkan bahwa meski ada upaya dari pihak tertentu, di Kecamatan Puloampel, rukun-rukun nelayan tetap mengakui dirinya sebagai Ketua Ranting yang sah.
Isu dualisme kepengurusan HNSI Rukun Desa Bojonegara ini menunjukkan betapa besar ketegangan yang tengah melanda.
Masyarakat nelayan yang selama ini terbina dengan baik, kini terancam oleh intrik-intrik yang memecah belah.
Di tengah ketegangan ini, mereka menegaskan bahwa dukungan terhadap Samlawi sebagai ketua yang sah tidak akan goyah.
Mereka berharap isu ini segera reda, dan keharmonisan di antara para nelayan yang selama ini terjalin tetap terjaga.
(Mad*)
Posting Komentar